05 Januari 2022 10:31:23
Ditulis oleh admin

REALISASI APBDES KOWANG TAHUN ANGGARAN 2021

https://www.kowang-semanding.desa.id/

Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kowang Tahun Anggaran 2021.

            Bentuk pertanggungjawaban ini berupa Peraturan Desa Kowang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

          Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (P-APBDES) Tahun Anggaran 2021 Desa Kowang telah dilaksanakan pada hari Kamis (30/09/2021), hal ini dilakukan atas dasar Peraturan Bupati Tuban Nomer 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 11) . Sementara APBDes Nomor 8 Tahun 2022 Desa Kowang ditetapkan tanggal 31/12/2021.

          Di tahun 2021 tidak ada perubahan jumlah anggaran namun wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan sebagai upaya mendukung penanganan Pandemi corona virus disease 2019( covid -19) dan dampaknya sesuai dengan PMK no 94/PMK.07 /2021 tentang perubahan atas Peraturan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);Sehingga perlu ada pengalihan anggaran.

         Sebelum terpublikasikan kepada masyarakat tentu saja laporan realisasi ini telah melalui proses pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan mitra kerja Pemerintah Desa.(RDK)



Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus